UU NOMOR 3 TAHUN 2026: PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil. Saksi dan korban tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang memberikan keterangan atau mengalami suatu tindak pidana, tetapi juga memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan hukum, pemulihan, serta perlakuan yang menghormati harkat dan martabat manusia.

Perkembangan hukum pidana nasional kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang ini membawa pengaturan yang lebih luas dibandingkan rezim sebelumnya. Materinya tidak hanya berkaitan dengan saksi dan korban, tetapi juga mencakup saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli, serta mengatur mengenai restitusi, kompensasi, Dana Abadi Korban, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK), mekanisme pemberian perlindungan, peran pemerintah, partisipasi masyarakat, pendanaan, dan ketentuan pidana.

I. Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum utama yang menjadi landasan pembahasan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip negara hukum dan jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjadi bagian penting dari pembaruan hukum pidana nasional.
4. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hak korban, proses peradilan pidana, restitusi, kompensasi, dan perlindungan terhadap pihak yang membantu proses penegakan hukum.

UU No. 3 Tahun 2026 secara resmi mengatur perlindungan dan hak bagi saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli.

II. Apa yang Baru dalam UU No. 3 Tahun 2026?

Salah satu hal penting dalam UU No. 3 Tahun 2026 adalah perluasan subjek yang dapat memperoleh perlindungan.

Tidak hanya saksi dan korban, undang-undang ini juga memberikan kerangka perlindungan terhadap:

• Saksi;
• Korban;
• Saksi pelaku;
• Pelapor;
• Informan; dan
• Ahli.

Perluasan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan proses penegakan hukum sangat bergantung pada keberanian berbagai pihak untuk memberikan informasi, keterangan, atau bantuan kepada aparat penegak hukum.

Tanpa perlindungan yang memadai, seseorang dapat takut memberikan keterangan karena adanya ancaman, intimidasi, tekanan, atau risiko lainnya.

III. Hak Korban Semakin Mendapat Perhatian

Korban tindak pidana pada dasarnya tidak hanya mengalami kerugian secara materiil. Dalam banyak perkara, korban juga dapat mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, bahkan kehilangan masa depan.

Karena itu, pendekatan perlindungan korban tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Korban juga perlu mendapatkan:

perlindungan + pemulihan + restitusi + kompensasi, sesuai dengan syarat dan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

UU No. 3 Tahun 2026 secara khusus memasukkan pengaturan mengenai Dana Abadi Korban, restitusi, dan kompensasi.

Hal tersebut merupakan perkembangan penting karena orientasi hukum pidana tidak hanya berfokus pada pelaku tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban.

IV. Kedudukan LPSK

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki posisi penting dalam sistem perlindungan saksi dan korban.

UU No. 3 Tahun 2026 secara khusus mengatur mengenai LPSK serta syarat dan tata cara pemberian perlindungan.

Dalam praktiknya, perlindungan dapat menjadi sangat penting dalam perkara yang melibatkan:

• ancaman terhadap saksi;
• tindak pidana serius;
• kekerasan;
• tindak pidana seksual;
• tindak pidana terorganisasi;
• saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum;
• pelapor tindak pidana; dan
• perkara yang memiliki risiko terhadap keselamatan pihak yang memberikan keterangan.

V. Restitusi Berbeda dengan Kompensasi

Dalam praktik hukum, istilah restitusi dan kompensasi sering kali dianggap sama. Padahal secara konsep keduanya berbeda.

Restitusi pada dasarnya berkaitan dengan pemulihan kerugian korban yang dibebankan kepada pelaku atau pihak yang bertanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum.

Sedangkan kompensasi merupakan bentuk pembayaran/pemulihan yang diberikan berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Karena itu, dalam menangani perkara pidana, kuasa hukum perlu mempertimbangkan sejak awal bukan hanya bagaimana membuktikan tindak pidananya, tetapi juga bagaimana memastikan hak korban terhadap pemulihan diperjuangkan.

VI. Perlindungan bagi Pelapor dan Informan

Perlindungan terhadap pelapor dan informan memiliki arti strategis.

Seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana mungkin berada dalam posisi sulit ketika hendak mengungkap informasi tersebut. Ia dapat menghadapi:

• ancaman;
• intimidasi;
• tekanan;
• tindakan pembalasan;
• gangguan terhadap pekerjaan atau kehidupan sosial; atau
• risiko keselamatan.

Karena itu, perluasan perlindungan kepada pelapor dan informan merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum.

VII. Hubungan dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional

UU No. 3 Tahun 2026 tidak dapat dilihat secara terpisah dari pembaruan hukum pidana nasional.

Salah satu regulasi penting lainnya adalah UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang di luar UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta penyesuaian ketentuan dalam KUHP.

Dengan demikian, praktik hukum pidana pada masa sekarang perlu memperhatikan keterkaitan antara:

KUHP Nasional + undang-undang pidana khusus + hukum acara + perlindungan saksi dan korban.

VIII. Implikasi bagi Advokat

Bagi advokat yang menangani perkara pidana, perkembangan ini memiliki implikasi praktis.

Advokat tidak cukup hanya memeriksa posisi hukum tersangka atau terdakwa.

Dalam perkara yang memiliki korban dan saksi yang rentan, advokat juga perlu memperhatikan:

1. keamanan saksi dan korban;
2. kebutuhan perlindungan;
3. hak korban;
4. kemungkinan restitusi;
5. kemungkinan kompensasi;
6. bukti kerugian korban;
7. kondisi psikologis korban;
8. kemungkinan adanya ancaman atau intimidasi;
9. hubungan saksi dengan perkara; dan
10. mekanisme perlindungan melalui LPSK apabila memenuhi persyaratan.

Pendekatan tersebut akan membuat pendampingan hukum menjadi lebih komprehensif.

IX. Contoh Kasus

Misalnya seseorang menjadi korban tindak pidana dan mengalami kerugian materiil serta trauma psikologis.

Dalam proses penyidikan, korban memiliki informasi penting mengenai pelaku. Namun korban kemudian mendapatkan ancaman agar tidak memberikan keterangan kepada penyidik.

Dalam situasi seperti ini, persoalan hukumnya tidak hanya mengenai pembuktian tindak pidana.

Ada setidaknya tiga persoalan yang harus diperhatikan:

Pertama, bagaimana memastikan keselamatan korban.

Kedua, bagaimana memastikan korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan.

Ketiga, bagaimana memperjuangkan hak korban atas pemulihan dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No. 3 Tahun 2026 memberikan kerangka hukum yang lebih luas untuk menangani persoalan tersebut.

X. Kesimpulan

Berlakunya UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia.

Undang-undang ini memperluas perhatian hukum bukan hanya kepada saksi dan korban, tetapi juga kepada saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli.

Selain itu, pengaturan mengenai restitusi, kompensasi, Dana Abadi Korban, LPSK, mekanisme perlindungan, serta peran pemerintah menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana semakin diarahkan kepada perlindungan hak dan pemulihan korban.

Bagi masyarakat, pemahaman terhadap hak-hak tersebut penting agar seseorang yang menjadi korban atau saksi suatu tindak pidana tidak merasa sendirian dalam menghadapi proses hukum.

Bagi advokat, perkembangan regulasi ini menjadi dasar untuk memberikan pendampingan yang tidak hanya berorientasi pada proses perkara, tetapi juga pada perlindungan, pemulihan, dan kepastian hukum bagi klien.

Dasar Hukum Utama

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban;
• UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
• UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
• Peraturan pelaksana dan peraturan LPSK yang berkaitan dengan perlindungan, bantuan, restitusi, dan kompensasi.

Catatan: Artikel ini bersifat informasi dan edukasi hukum. Penerapan ketentuan dalam perkara konkret harus disesuaikan dengan fakta, alat bukti, tahapan proses hukum, dan peraturan yang berlaku pada saat perkara ditangani.